Status kepegawaian guru honorer dinilai tidak jelas, bahkan honor yang diterimanya tidak layak . Hal ini dikatakan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/3). 
"Honornya juga tidak manusiawi,"
"Honornya juga tidak manusiawi," kata Sulistyo dikutip dari Republika.
Menurutnya, Guru Honorer yang seharusnya didahulukan untuk seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) malah menjadi korban 'permainan' data di tingkat kabupaten/kota. Orang-orang yang bersahabat dengan kekuasaan yang masuk database.
"Setelah kami minta MenPANRB untuk memprosesnya, gres lalu BKD melaksanakan pendataan. Di situlah data-data siluman banyak dimasukkan. Motif siluman itu ya untuk menggolkan orang-orang yang bersahabat dengan sentra kekuasaan untuk diterima menjadi PNS," kata Sulistyo.
Pemerintah menilai jumlah guru sudah cukup. Padahal berdasarkan catatan PGRI, jumlah guru disebut sudah cukup itu sebab menyertakan guru honorer. Data yang dimiliki pemerintah wacana jumlah guru di Indonesia tidak akurat.
Ini serius kami sampaikan, Pemerintah memakai data menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu jumlahnya berlebihan di Indonesia. Itu sungguh-sungguh salah," kata Sulistyo.
Data jumlah guru yang selama ini dipakai pemerintah yakni termasuk jumlah guru honorer yang belum berstatus PNS. Sehingga seperti kebutuhan guru di dalam negeri sudah lebih dari cukup.
"Padahal, merekalah (guru honorer) yang kini mengisi kekurangan guru itu. Sehingga seperti kebutuhan guru di Indonesia sudah cukup," imbuhnya.
 |
| "Honornya juga tidak manusiawi," |
"Honornya juga tidak manusiawi," kata Sulistyo dikutip dari Republika.
Sumber " Republika "
Advertisement